Network
Betare Belitong - Direktur Utama Bulog, Bayu Krisnamurthi, mengklarifikasi isu kelangkaan beras di beberapa toko ritel dengan menegaskan komitmen Bulog untuk meningkatkan pasokan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Tahun ini, distribusi beras SPHP sudah meningkat 160% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dan diharapkan dapat mencapai 200% untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Kita akan tingkatkan (beras SPHP) sampai 200 persen kalau perlu karena benar-benar SPHP ini sedang dibutuhkan masyarakat. Tapi yang sangat kita harapkan beras SPHP ya dinikmati masyarakat dong, seperti halnya bantuan pangan betul-betul yang menerima keluarga penerima manfaat itu," ujarnya sebelum mengecek beras SPHP di Ramayana Klender, Jakarta Timur, Senin, 12 Februari 2024.
Bayu juga menyatakan distribusi beras SPHP mencakup ritel modern agar lebih mudah diakses oleh masyarakat.
Namun, ia menyoroti terjadinya penjualan yang tidak wajar di toko ritel, di mana stok beras SPHP habis terjual dalam waktu singkat, menimbulkan kecurigaan tentang pembeli sebenarnya.
"Jadi, kalau Bulog terus begini kan berat, kalau terus menerus yang dihadapi bukan rumah tangga sebenarnya. Jadi, orang yang beli satu sak, 5 kg, itu (seharusnya) bisa sampai dua minggu," tambah Bayu.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menanggapi isu penggantian bantuan pangan beras 10 kg dengan uang tunai Rp400 ribu karena kelangkaan stok beras.
"Enggaklah (stok beras bantuan pangan habis). Coba bayangkan, kemarin pas kita masif melakukan bantuan pangan dibilangnya politisasi. Sekarang kami setop karena menghormati proses pemilu dibilangnya berasnya habis. Enggaklah, beras di Bulog ada 1,2 juta ton-1,3 juta ton," bantah Arief.
Arief membedakan antara bantuan pangan dan bantuan sosial, menekankan bahwa bantuan pangan harusnya diberikan dalam bentuk non-tunai.
"Namanya bukan bantuan pangan dong (kalau diberikan dalam bentuk tunai). Begini, ada bantuan pangan ya bantuan pangan non-tunai, harusnya non-tunai, jangan tunai dong. Maksud saya, kita luruskan nih, bantuan pangan beras ya sampainya beras, masa dibilang (habis)," imbuhnya.
Ia juga membantah isu kelangkaan beras di Bulog, menyebut stok beras mencapai 1,2 juta ton hingga 1,3 juta ton.
Arief menegaskan penghentian sementara distribusi bantuan pangan selama periode pemilu, dari 8 Februari hingga 14 Februari 2024, sebagai upaya menghormati proses pemilu dan menghindari anggapan politisasi program bantuan pangan.
"Saya sampaikan ke Pak Presiden (Jokowi), kita dapat apresiasi. Tapi impaknya (bantuan pangan disetop sementara) masyarakat, kita harus minta maaf ada saudara kita yang sekarang perlu beras nih, itu sementara tunda dulu sampai 14 Februari. Nanti 15 Februari 2024 kita mulai lagi. Jadi jangan dibilang gitu lah (politisasi bantuan pangan), sedih lah kita kerja benar," tutup Arief.
Di pasar modern, pembelian beras dibatasi hanya dua pack atau 10 kg per orang, sebuah kebijakan yang menurut Bapanas telah berlaku sejak lama untuk memastikan distribusi beras yang adil dan merata. ***
