Network
Betare Belitong - Perdagangan bijih timah dari pertambangan rakyat di Provinsi Bangka Belitung menghadapi tantangan serius terkait legalitasnya.
Direktur Utama PT Timah Tbk (TINS), Ahmad Dani Virsal, mengungkapkan bahwa proses jual-beli bijih timah dari pertambangan rakyat sulit dilakukan karena masalah legalitas yang rumit.
Para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mengalami kesulitan dalam memastikan legalitas bijih timah yang berasal dari pertambangan rakyat.
Ahmad Dani Virsal menegaskan bahwa PT Timah tidak dapat membeli bijih timah dari pertambangan rakyat tanpa jaminan legalitas yang jelas.
Bupati Belitung Timur, Burhanudin, juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi ekonomi di Bangka Belitung. Menurutnya, hasil tambang dari pertambangan rakyat belum mendapatkan penampung yang memadai.
Burhanudin meminta solusi jangka pendek dari pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Komisi VII DPR RI, untuk membantu pertambangan timah rakyat memiliki pembeli yang dapat menerima hasil tambangnya.
Dalam konteks ini, pentingnya penyelesaian masalah legalitas menjadi sorotan utama. Bagi PT Timah, pembelian bijih timah dari pertambangan rakyat harus memperhatikan kejelasan legalitasnya agar tidak melanggar regulasi.
Sementara itu, Bupati Belitung Timur menyoroti urgensi adanya solusi cepat untuk memastikan roda ekonomi di daerah tersebut dapat kembali berputar.
Kesepakatan antara pemerintah, perusahaan tambang, dan pemegang IUP serta IPR (Izin Pertambangan Rakyat) menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah ini.
