Pemerintah Terbuka Terhadap Kritik Terkait Mahkamah Rakyat yang Mengadili Presiden Jokowi

Betare Belitong - Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dwipayana, menanggapi Mahkamah Rakyat yang mengadili Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menggarisbawahi bahwa pemerintah menerima baik kritik maupun dukungan terhadap jalannya pemerintahan.

Menurutnya, kritik merupakan bagian dari dinamika negara demokrasi dan dapat menjadi masukan yang konstruktif untuk memperbaiki sistem pemerintahan.

Ari juga menyoroti hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi mencapai lebih dari 70 persen. Di samping itu, ia menyampaikan pentingnya saling menghormati perbedaan pandangan dan persepsi terkait kinerja pemerintah dalam konteks demokrasi yang sehat.

Mahkamah Rakyat Luar Biasa dilaksanakan di Wisma Makara, Universitas Indonesia, untuk mengadili sembilan poin 'Nawadosa' rezim Jokowi yang dianggap telah mengganggu rasa keadilan rakyat, seperti yang diungkapkan dalam situs resmi mahkamahrakyat.id.***