Network
Betare Belitong - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan respons singkat terkait rencana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk menjadi oposisi dalam pemerintahannya.
Saat ditanya oleh wartawan di RSPPN Panglima Besar Soedirman, Veteran, Jakarta, pada Senin, 19 Februari 2024, Jokowi menyarankan agar pertanyaan tersebut diarahkan langsung kepada pihak PDIP.
"Ya ditanyakan saja kepada beliau beliau yang ada di PDI Perjuangan," ucap Jokowi.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, sebelumnya telah mengkonfirmasi bahwa partainya siap untuk mengambil posisi sebagai oposisi, baik di luar pemerintahan maupun di parlemen, sebagai bagian dari sistem checks and balances.
Menurut Hasto, pengalaman PDIP di masa lalu, khususnya pada tahun 2004 dan 2009 ketika partai tersebut berada di luar pemerintahan, telah menunjukkan peran signifikan PDIP dalam meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.
Hasto juga mengkritik adanya manipulasi dalam proses demokrasi, seperti yang terjadi pada Pemilu 2009 dengan adanya manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan mengulang pada Pemilu 2024 di mana banyak pemilih di luar negeri gagal menggunakan hak suaranya karena masalah teknis administratif.
"Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi," kata Hasto.
Dengan menjadi oposisi, PDIP berkomitmen untuk terus berjuang melalui jalur partai serta di luar pemerintahan atau DPR, guna menyampaikan kebenaran kepada rakyat dan memperjuangkan kepentingan mereka.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mau berkomentar banyak soal rencana PDIP menjadi oposisi di pemerintahan.
