Network
Betare Belitong - Ketua Hkm Seberang Bersatu, Marwandi meminta pemerintah tidak sembarangan dalam menyetujui usulan pelepasan kawasan hutan khususnya di Kabupaten Belitung.
Hal ini disampaikan Marwandi secara tegas dalam kegiatan Sosialisasi Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTKH- New Tora) di wilayah Kabupaten Belitung. Kegiatan berlangsung di ruang rapat lantai 1 Setda Pemkab Belitung, Jumat 14 Juni 2024
Acara diselenggarakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIII Pangkalpinang.
"Banyak usulan verifikasi teknis pelepasan kawasan hutan namun yang kita utamakan adalah kawasan pemukiman tapi ini banyak kawasan hutan yang berupa bakau, hutan rimba mau diusulkan pelepasan, ini yang harus dipikirkan," imbuhnya.
Menurut Marwandi, yang utama harus dipikirkan dan disetujui jika ada usulan verifikasi pelepasan kawasan hutan adalah pemukiman masyarakat.
Pasalnya saat ini di Desa Juru Seberang, Tanjungpandan masih ada pemukiman warga yang berada di dalam kawasan hutan.
"Tolong pemerintah tanggap terhadap hal ini jika ada verifikasi maka harus dilakukan verifikasi faktual," paparnya.
Marwandi juga meminta semua pihak dapat dilibatkan dalam kegiatan verifikasi tersebut dan mengedepankan aspek keterbukaan dan hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak tolong diperhatikan.
Ia menilai, ada upaya penguasaan lahan dari oknum-oknum tertentu sehingga mendapatkan kemudahan dalam mengusulkan pelepasan lahan kawasan.
