Perubahan Sebutan Kelompok Bersenjata di Papua oleh TNI

- 10 April 2024, 20:47 WIB
TNI mengubah sebutan kelompok bersenjata di Papua menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan menegaskan komitmen untuk menindak tegas kegiatan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok tersebut.
TNI mengubah sebutan kelompok bersenjata di Papua menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan menegaskan komitmen untuk menindak tegas kegiatan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. /Facebook/

Betare Belitong - Tentara Nasional Indonesia (TNI) kini merujuk kelompok bersenjata di Papua sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang sebelumnya dikenal sebagai kelompok separatis teroris (KST) oleh TNI, dan kelompok kriminal bersenjata (KKB) oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, mengungkapkan bahwa kelompok tersebut mengidentifikasi diri mereka sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), yang berada di bawah naungan OPM.

Agus Subiyanto, dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, menegaskan bahwa kegiatan OPM telah mencakup tindakan kekerasan seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan serangan terhadap warga sipil serta personel TNI dan Polri.

Dia menekankan komitmen TNI untuk menindak tegas OPM, dengan menegaskan prinsip bahwa tidak ada ruang bagi negara dalam suatu negara.

Lebih lanjut, Agus menjelaskan bahwa kehadiran TNI di Papua adalah bagian dari operasi yang dilaksanakan oleh pemerintah, dengan metode penyelesaian masalah yang disesuaikan berdasarkan karakteristik dan tingkat kerawanan masing-masing wilayah.

Dia memastikan bahwa TNI tetap mengutamakan operasi teritorial, termasuk penyelenggaraan pendidikan dan layanan kesehatan, meskipun seringkali dihadapkan pada gangguan.

Terakhir, Agus menyoroti insiden baru-baru ini di mana OPM mengganggu upaya TNI dalam memberikan bantuan kepada masyarakat, menunjukkan bahwa kelompok tersebut tidak bisa dibiarkan tanpa tindakan.

Artikel ini menyajikan pernyataan resmi dari TNI mengenai perubahan sebutan dan sikap terhadap kelompok bersenjata di Papua, serta penekanan pada upaya pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara dan menyediakan layanan kepada masyarakat di tengah tantangan keamanan.***

Editor: Angga


Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah