Network
Betare Belitong - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengungkapkan tuntutannya terhadap Pemerintah Indonesia, menyatakan bahwa penyanderaan Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, sejak awal 2023, harus ditukar dengan kemerdekaan bangsa Papua Barat.
Mereka juga menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tidak memahami secara mendalam persoalan Papua sejak tahun 1963 hingga 2024.
Pernyataan ini disampaikan oleh salah satu pimpinan TPNPB-OPM Operasi Kodap III, berdasarkan keterangan dari Panglima Egianus Kogoya melalui video yang diterima Tempo pada Jumat, 12 April 2024.
TPNPB-OPM juga mendesak negara-negara seperti Selandia Baru, Belanda, Inggris, Australia, dan Gendewa, yang mendukung kemerdekaan Papua, untuk memproses Indonesia agar memerdekakan Papua sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Egianus menekankan bahwa Indonesia telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap rakyat Papua, dengan berbagai pelanggaran seperti pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, perampasan hak kemerdekaan, dan penggunaan senjata bom oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
Dia juga menyebut bahwa TNI telah melakukan pengeboman terhadap pasukan TPNPB-OPM di beberapa daerah, termasuk daerah pengungsian di Kabupaten Nduga.
Respons Humanis TNI terhadap Tuntutan TPNPB-OPM Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayor Jenderal Nugraha Gumilar, menegaskan bahwa TNI dan Polri memiliki sikap humanis dan peduli terhadap masyarakat Papua.
Nugraha menyatakan bahwa TNI tidak hanya menjalankan tugas keamanan, tetapi juga memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat Papua.
Menurutnya, tugas TNI di Papua tidak hanya terbatas pada aspek keamanan, tetapi juga mencakup peran sebagai pendidik bagi masyarakat setempat.
