Network
Betare Belitong - Pemerintah Israel merespons dengan mengkritik Amerika Serikat atas keputusan tidak menggunakan hak vetonya dalam pemungutan suara resolusi gencatan senjata Gaza di PBB pada Senin malam.
Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, mengecam langkah AS yang dianggapnya sebagai perubahan dari posisi konsisten yang selama ini dipegang oleh AS dalam Dewan Keamanan terkait konflik tersebut.
Keputusan tersebut, menurut kantor PM Israel, dianggap merugikan upaya perang dan pembebasan korban penculikan.
Pemerintah Israel menilai bahwa pengesahan resolusi gencatan senjata oleh PBB memberi harapan kepada Hamas bahwa tekanan internasional dapat membuat Israel menerima gencatan senjata tanpa syarat pembebasan korban penculikan.
Netanyahu juga mengonfirmasi bahwa sebagai konsekuensi dari perubahan posisi AS, Israel memutuskan untuk tidak mengirim delegasinya ke AS yang sebelumnya direncanakan untuk berkonsultasi mengenai operasi militer di Gaza.
Presiden AS, Joe Biden, telah meminta Netanyahu untuk mengirim tim terkait serangan ke Rafah, namun permintaan tersebut ditolak oleh Israel sebagai respons terhadap perubahan posisi AS dalam pemungutan suara resolusi di PBB.
Kekhawatiran internasional semakin meningkat mengenai eskalasi konflik dan dampak kemanusiaan yang ditimbulkan di wilayah Palestina.
Resolusi gencatan senjata yang diajukan di PBB menyerukan perdamaian yang berkelanjutan serta pembebasan sandera Israel yang ditahan oleh Hamas. Meskipun AS memilih untuk abstain, resolusi tersebut disetujui oleh mayoritas anggota Dewan Keamanan.
Hamas menyambut baik resolusi tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk segera melakukan pertukaran tahanan dengan Israel.
